Tugas Softskill 2 (A)

0

Penjelasan macam macam kejahatan cyber.

1.Cyber space

media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.

Contoh kasus :

2. Cyber Crime

Kejahatan dunia maya (Inggris: cybercrime) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding,confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dll.

Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Contoh : Serangan DOS / DDOS pada server.

3. Cyber Law

dalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Techonology) Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu [1]. Di internet hukum itu adalah cyber law, hukum yang khusus berlaku di dunia cyber. Secara luas cyber law bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku e-commerce, e-learning; pemegang hak cipta, rahasia dagang, paten, e-signature; dan masih banyak lagi.

4. Cyber Threats

Threats (ancaman) terhadap pengguna komputer semakin marak dan membuat para pengguna resah. salah satunya Adware. Adware merupakan suatu program yang menampilkan materi iklan kepada pengguna komputer yang berpotensi berisi meteri yang tidak diharapkan, adware biasanya dikemas dalam suatu aplikasi yang kuarang begitu terkenal dan memaksakan kehendak untuk diinstal bersama aplikasi tersebut oleh pengguna tanpa sepengetahuan pengguna. jika adware sudah terinstal pada sistem, beberapa diantaranya akan melakukan monitoring perilaku pengguna untuk menentukan materi iklan yang paling baik untuk ditampilkan kepada komputer.

5. Cyber Security

Keamanan komputer atau dalam Bahasa Inggris computer security atau dikenal juga dengan sebutan cybersecurityatau IT security adalah keamanan infromasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security ataukeamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non fisik.

Sumber :

Wikipedia

http://bsi124k09.blogspot.co.id/p/pengertian-cyber-security.html

 

Berita Bom Kuningan, Media Langgar Kode Etik

0

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam melakukan peliputan tragedi peledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Kuningan, Jumat ( 17/7 ) lalu, media massa terutama media elektronik telah melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ).

Demikian diungkap Abdullah Alammudi, anggota Dewan Pers Divisi Pengaduan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (24/7) terkait maraknya penayangan gambar-gambar para korban ledakan naas tersebut.

Ia menuturkan dalam kode etik jurnalistik gambar luka-luka yang diderita korban tidak boleh disorot secara dekat. “Media elektronik menampilkan bahkan di zoom wajah berdarah-darah para korban itu melanggar kode etik,” ujarnya.

Padahal penonton tayangan itu, kata Abdullah, bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Gambar-gambar tersebut akan melekat dalam ingatan anak dan dapat menimbulkan dampak traumatik. “Di mana rasa nurani ketika menampilkan itu. Gambar-gambar itu seharusnya bisa diganti dengan sketsa kasar,” urainya.

Selain gambar, lanjutnya narasi reporter di lapangan juga memperparah gambar yang ada. Repoter sering kali terbawa emosi sehingga mengatakan kalimat-kalimat yang berlebihan.

“Mayoritas repoter mengucapkan narasi dengan kalimat inilah potongan kepala. Kalau anak saya mendengar itu, saya kira mereka akan kaget dan menimbulkan rasa ngeri,” terangnya.

Selain itu, dalam mewawancari narasumber, seringkali reporter berlaku seperti penyidik. Intonasi-intonasi yang digunakan justru menyudutkan bahkan membuat takut nara sumber.

“Saat mewawancarai istri pelaku, wartawan lebih galak dari polisi, padahal orang itu bukan tersangka. Dia sudah menderita karena keluarganya dicari polisi. Menggali info bukan dengan cara membentak tapi tunjukan empati,” kata dia.

Lebih jauh dia menjelaskan, produser juga ikut bertanggung jawab pada kesalahan-kesalahan tersebut. Produser seharusnya dapat mengingatkan reporter yang berada dilapangan untuk tidak berlebihan dalam pemberitaannya.

“Produser juga harus mengingatkan repoter di lapangan jangan sampai terbawa emosi, memangnya enggak ada komunikasi?” tanyanya.

Abdullah juga menyesali kejadian ini, pasalnya setelah sekian lama media elektronik belum juga mematuhi peraturan yang ada. “Ini menyedihkan setelah sekian belas tahun tetap tidak bisa menampilkan apa yang diatur. Saya tidak tahu apa ada tekanan dari pemilik modal atau tidak,” pungkasnya.

Komentar : Gambar gambar korban kejadian seharusnya di sensor dan tidak di sorot dengan dekat.

Majalah “Tempo” Dinilai Langgar Kode Etik Jurnalistik

0

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pers dalam putusannya, terkait pengaduan dari pengusaha Gunawan Jusuf, menyatakan MajalahTempo melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yang berbunyi “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

Pengaduan Gunawan, melalui penasihat hukumnya Hotman Paris Hutapea itu terkait dengan pemberitaan dalam majalah itu edisi 26 Maret-1 April 2012, yang berjudul Rochadi, Korban Sengketa Makindo; Terjepit Sengketa Raja GulaGugatan Dua Saudara; danTaipan Nyentrik di ST Regis.

Hotman Paris menjelaskan, putusan Dewan Pers itu dikeluarkan dalam surat tertanggal 19 September 2012, yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan SH MCL. Pengaduan Gunawan kepada Dewan Pers terkait pemberitaan Tempo itu diajukan pada 12 April. “Kami mengadu ke Dewan Pers karena menghormati kemerdekaan pers,” kata Hotman, Selasa (2/10/2012) di Jakarta.

Dalam putusannya, Dewan Pers merekomendasikan Tempo wajib memuat hak jawab dari pengadu serta meminta maaf kepada pengadu dan pembaca. Tempo juga harus berkomitmen untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang pengadu.

Hotman Paris menilai Dewan Pers bersikap obyektif karena memutuskan sebuah penerbitan pers terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik. “Ini mungkin untuk pertama kalinya,” papar Hotman, dalam siaran persnya.

Komentar : dalam dunia informasi seharusnya ada data yang akurat dan relevan, dan berita diharapkan tidak memihak pada kelompok tertentu

Dewan Pers: “RCTI” Langgar Kode Etik Jurnalistik

0

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pers memutuskan, stasiun televisi RCTI melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik soal kejelasan sumber informasi terkait pemberitaan soal “Dugaan Pembocoran Materi Debat Capres” yang ditayangkan dalam program Seputar Indonesia Sore pada 11 Juni 2014, Seputar Indonesia Malam pada 11 Juni 2014, dan Seputar Indonesia Pagipada 12 Juni 2014.

Pada berita tersebut, RCTI mengatakan adanya pembocoran materi debat calon presiden yang menguntungkan pasangan capres-cawapres Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla. Dewan Pers menilai, sumber pemberitaan tersebut tidak jelas. Stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo, yang mendukung pasangan capres-cawapres saat itu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dinilai tidak memiliki dokumen yang kuat untuk mendukung tudingannya.

“Konfirmasi yang sudah dilakukan oleh teradu (RCTI) kepada Komisioner KPU dan tim sukses Jokowi-JK tidak dapat menutupi lemahnya sumber informasi atau data yang dapat menjadi landasan teradu dalam memberitakan isu bocornya materi debat capres,” demikian isi putusan Dewan Pers No 27/PPD-DP/XI/2014 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Jumat (21/11/2014).

Dewan Pers mengatakan, seharusnya RCTI melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi tersebut sebelum menayangkannya demi memenuhi prinsip keberimbangan.

“Penayangan berulang-ulang berita yang tidak jelas sumbernya tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik yang mengedepankan akurasi, independensi, dan tidak beriktikad buruk,” kata Bagir dalam putusannya.

Dewan Pers pun merekomendasikan RCTI untuk mewawancarai Komisioner KPU Pusat selaku prinsipal, dan menyiarkannya sebagai hak jawab. RCTI juga dituntut meminta maaf kepada publik dan menyiarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers.

Hal ini diputuskan setelah adanya laporan dari Dandhy D Laksonoselaku warga, dan Raymond Arian Rondonuwu selaku karyawanRCTI ke Dewan Pers pada 16 Juli 2014. Sebelum memutuskan, Dewan Pers telah mengundang Dandhy, Raymond, dan pihak RCTIpada 5 September 2014 untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi.

Komentar : pelanggaran kode etik sudah jelas dengan menyebarkan informasi yang tidak relevan

Pukul 11.00 WIB, DKPP Gelar Sidang Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

0

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Presiden 2014. Sidang dijadwalkan pada hari ini, Kamis (21/8/2014), pukul 11.00 WIB, di Kementerian Agama, Jakarta.

Dalam sidang ini, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie akan membacakan putusan untuk menentukan apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak teradu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sidang akan dipimpin oleh Jimly bersama empat anggota DKPP yakni Nur Hidayat Sardini, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, dan Saut Hamonangan Sirait.

Jimly mengatakan, jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, DKPP akan menjatuhkan dua bentuk sanksi kepada pihak teradu. Dua sanksi itu berupa peringatan dan sanksi pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Sanksi peringatan bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan bertingkat dari ringan sampai berat. Adapun sanksi pemberhentian, lanjut Jimly, berarti pejabat bersangkutan tak akan lagi menempati jabatannya.

Pihak pengadu, yakni dari tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta agar DKPP memutuskan sidang dengan seadil-adilnya. Putusan DKPP dinilai dapat memengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh majelis hakim di Mahkamah Konstitusi dalam kasus gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Sementara itu, KPU juga siap menerima sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik selama penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014.

“Tentu siap, itu sudah risiko ya,” ujar Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Sidang kode etik digelar DKPP sejak 8 Agustus hingga 15 Agustus 2014, dengan mendengarkan keterangan saksi dari pihak pengadu, teradu dan pihak terkait.

Jimly: BW Tak Langgar Kode Etik, Artinya Tak Ada Pelanggaran Hukum

0

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pengawas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan, Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto tidak terbukti melanggar kode etik advokat, seperti yang diadukan kepada Peradi. Dengan keputusan ini, anggota Tim 9, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, Polri seharusnya segera menghentikan proses hukum Bambang.

Bambang ditetapkan sebagai tersangka dugaan memerintahkan memberikan keterangan kepada saksi kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Saat itu, Bambang menjadi pengacara salah satu pihak yang bersengketa.

“Kasus BW (Bambang Widjojanto) terbukti tidak ada pelanggaran kode etik. Ini artinya tidak ada pelanggaran hukum yang ia lakukan,” ujar  Jimly, dalam acara penyerahan dokumen hasil penyidikan Komisi Pengawas Advokat Peradi di Gedung Sekretariat YLBHI, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Jimly mengatakan, jika sesuatu tidak melanggar etik, dapat dipastikan tidak akan ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dengan adanya putusan dari Komisi Pengawas Advokat Peradi yang menyatakan tidak ada pelanggaran etika, menurut Jimly, kemungkinan besar tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Bambang.

Jimly mengatakan, sebagai mantan hakim konstitusi, ia mengakui bahwa proses briefing terhadap saksi, atau persiapan sebelum persidangan, sering dilakukan para advokat. Terlebih lagi, untuk kasus yang berkaitan dengan pilkada yang membutuhkan banyak saksi, prosedur persidangan biasanya dijelaskan oleh advokat.

Briefing itu prosedural seperti cara memberi hormat kepada hakim, cara masuk ke ruang sidang, atau aturan tidak boleh pakai sandal. Sementara soal isi keterangan, itu hak saksi itu sendiri. Jadi, sepanjang menyangkut apa yang dilakukan advokat itu adalah briefing, ya itu sudah biasa,” kata Jimly.

Komisi Pengawas Advokat Peradi menyatakan tidak menemukan satu pun indikasi terkait tuduhan pelanggaran etika profesi saat Bambang menjadi pengacara dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi. Bambang yang saat itu menjadi kuasa hukum calon bupati Ujang Iskandar dituduh meminta saksi untuk memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta.

Bambang dilaporkan oleh mantan pasangan kandidat dalam Pilkada Kotawaringin Barat, Sugianto Sabran-Eko Soemarno. Sebelumnya, Sugianto juga telah melaporkan Bambang ke Bareskrim Polri. Atas laporan tersebut, penyidik Bareskrim telah menetapkan Bambang sebagai tersangka.

Polri: Sidang Kode Etik AKBP PN Setelah Ada Putusan Pengadilan Umum

0

JAKARTA, KOMPAS.com – Sidang kode etik terhadap AKBP PN baru akan digelar setelah peradilan umum selesai. AKBP PN disangka korupsi saat menangani perkara narkotika.

“Sidang kode etik dia itu menunggu putusan pengadilan umum dulu. Di sana diputus, baru kita sidangkan etiknya,” ujar Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Raden Budi Winarso di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Winarso mengatakan, pihaknya baru bisa menggelar sidang kode etik setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

“Putusan pengadilan umum itu nanti akan kita lihat, kita jadikan dasar memproses sidang etik di Propam,” ujar Winarso.

Winarso meminta publik tak khawatir dalam pengusutan kasus tersebut. Dia menegaskan, sangkaan terhadap PN tergolong pidana berat.

“Sudah jelas pidananya kok. Jadi jangan takut. Kita benar-benar mau revolusi mental, Polisi-Polisi nakal kita bersihkan,” ujar dia.

AKBP PN adalah Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Awal 2015 lalu, ia ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan menerima uang dari pelaku tindak kejahatan narkotika. Uang itu diduga sebagai “pelicin” agar pengusutan suatu perkara dihentikan.

Komentar : korupsi sudah jelas melanggar kode etik disertakan bukti jelas.